Disperkimnah Terus Berkomitmen Mengakselerasi Percepatan Penyerapan Anggaran Tahun 2022

RIAUIN.COM- Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimnah) Kabupaten Bengkalis Supardi, SSos MH memimpin langsung rapat percepatan Penyerapan Anggaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimnah) dalam rangka menindaklanjuti  arahan Bupati Bengkalis pada rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan APBD Kabupaten Bengkalis, belum lama ini.

Serangkaian agenda penting yang akan dibahas berdasarkan instruksi Bupati Bengkalis yang akan disampaikan oleh Kadis, di mana turut hadir Sekretaris Disperkimnah Jumiharto SH dan  jajaran pejabat lainnya.

Supardi menekankan kepada peserta rapat selaku KPA/PPTK untuk segera mempercepat penyerapan realisasi fisik dan keuangan pada program dan kegiatan strategis OPD, mengingat sampai kondisi saat ini sudah masuk pada akhir anggaran 2022 dan mengarahakan kepada sekratariat dan bidang-bidang.

Selanjutnya memperhatikan kembali proses entri usulan kegiatan Tahun Anggaran 2023 melalui tahapan verifikasi usulan Pokir (Pokok-Pokok Pikiran) hasil reses DPRD dan usulan Musrenbang Kelurahan/Desa pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Bidang PKP tentang usulan bantuan Rumah Layak Huni (RLH) serta bidang PSU mengenai usulan jalan kawasan permukiman, drainase tersier dan pembangunan rumah ibadah kawasan permukiman di Kabupaten Bengkalis selaras dengan visi dan misi Bupati Bengkalis melalui RPJMD 2021-2026.

Penekaanan kadis di depan peserta rapat, yaitu agar mempercepat kinerja khususnya pencapaian target realisasi sampai sejauh mana langkah-langkah perlu diambil, baik justifikasi teknis maupun menggesa penyerapan realisasi fisik dan keuangan Tahun 2022 agar signifikan dari capaian sebelumnya.

Gesa Pembangunan
DPRD Bengkalis meminta, Bupati agar terus menggenjot kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyerapan anggaran.

Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bengkalis Febriza Luwu. Dia mengatakan, pada pengesahan APBD-P beberapa waktu lalu, setiap OPD harus siap membelanjakan anggaran untuk program dan kegiatan strategis yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan memang kita belum terlalu mengevaluasi berapa serapan anggaran OPD namun hampir dipastikan, pada semester I rata-rata OPD menyerap anggaran pada angka 40 persen.

Dilanjutkannya, serapan anggaran yang rendah akan berdampak negatif terhadap ekonomi. Febriza luwu mengingatkan Bupati untuk melakukan evaluasi terhadap sejumlah OPD yang bermasalah dalam realisasi anggaran.

“Realisasi APBD adalah jaminan pembangunan terlaksana dengan baik, sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Makanya capaian masing-masing OPD menjadi salah satu evaluasi kepala dinasnya,” kata Febriza Luwu. -naz