Bandel, Sudah 2 Kali Jalinus Diminta Stop Kelolah Kebun Pemda, Tapi Diabaikan

RIAUIN.COM- Diam-diam Kejati Riau tengah mengusut pengelolaan kebun sawit Pemda Kuansing oleh pihak yang bukan semestinya mengelolah.

Kabar tersebut dilontarkan oleh PLT Bupati Kuansing Drs Suhardiman Amby saat berbincang dengan Riauin.com, Jumat malam (14/10)2022).

"Sekarang dalam penyelidikan Kejati, kita tunggu dan kita percayakan ke penegak hukum," ucap Suhardiman ketika diminta tanggapannya seputar kebun Pemda di Perhentian Sungkai.

Suhardiman tidak membantah jika kebun seluas 50O hektar itu saat ini dikelolah oleh Jalinus. Namun bukan dia yang memerintahkan Jalinus yang merupakan Direktur BUMDES Karya Muda Bersama tersebut mengelolahnya.

Boro boro memerintahkan, ucap Suhardiman, sejak dirinya memegang kendali pemerintahan Kabupaten Kuansing, telah dua kali meminta Jalinus untuk menghentikan pengelolaannya.

Sebaliknya Jalinus pun tidak pernah meminta izin untuk mengelolah kebun milik pemerintah daerah tersebut.

"Di zaman Abang tidak ada. Malah sudah 2 kali kita minta agar stop," tegas PLT Bupati Suhardiman.

Dia menegaskan, kebun sawit seluas 500 hektar itu saat ini murni asset milik pemerintahan daerah dan telah berkekuatan hukum, kendati berada dalam kawasan hutan lindung.

"Sudah ada audit BPK. Itu aset Pemda. Sah hak kita itu," tegas dia.

Namun agar hasil panen kebun tersebut bisa masuk ke kas daerah sebagai sumber PAD, ia telah memerintahkan camat sejak dua Minggu lalu agar mencari koperasi untuk mengelolahnya.

"Kita sudah perintahkan Camat untuk mengelolah. Carikan koperasi setempat. Kalau bisa libatkan para pemangku adat," ucapnya

Agar menghasilkan ke daerah, kata dia, nanti laba sesuai porsi di setor ke kas Daerah. " Sambil mengunggu izin satu Daur dari kementrian, Proses yang Insya Allah sudah 80 persen jadi," pungkas Suhardiman.

Sekedar diketahui, kendati telah diminta stop oleh PLT Bupati, anehnya Jalinus tetap saja membandel. Faktanya, hingga kini, kebun sawit tersebut masih tetap dikelolah dan menghasilkan ratusan juta perbulan. Sementara tidak sesenpun masuk ke kas daerah.-hen