Wabup Bengkalis Minta Jangan Bergantung ke Pemerintah

PEKANBARU- Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan adalah mengajak masyarakat kurang mampu untuk berupaya semaksimalmungkin meningkatkan taraf hidup perekonomian keluarga. seehingga masyarakat jangan terus menerus bergantung kepada bantuan pemerintah saja.

Pernyataan Wakil Bupati Bengkalis, H Muhammad tersebut disampaikan disela Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau yang ditaja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten/kota se-Riau, Rabu (8/3/2016) di Pekanbaru.

"Perlu upaya khusus untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bengkalis secara khusus dan umumnya Provinsi Riau, yakni kerja sama yang sistematis, terencana dan bersinergi antara pemerintah,dunia usaha dan masyarakat," kata Muhammad.

Program pemerintah dalam bentuk subsidi yang ditujukan kepada masyarakat sejatinya dapat mengurangi angka keluarga miskin. Tapi kenyataannya, realita di lapangan seringkali tidak berbanding lurus dengan harapan pemerintah, namun sebaliknya.

Kendati demikian, Muhammad menegaskan pihaknya komit untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. "Mengacu kepada visi dan misi Bupati Bengkalis dan itu telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021 yang saat ini sedang digodok di Bappeda Bengkalis," ujarnya.

Plt Gubernur Riau diwakili Plt Sekdaprov Riau, M Yafiz menyebutkan rakor tersebut merupakan momentum penting bagi pemerintah dalam mengkoordinasikan setiap program dan kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

"Program yang terkait dalam penanggulangan kemiskinan tersebut yakni, sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Outputnya, dapat menyatukan persepsi seluruh steakholder dan jajaran Pemerintah Provinsi Riau dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau," kata Yafiz dihadapan narasumber dari Tim NasionalPercepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Tim Teknis TKPK Riau.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden RI no. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Permendagri No. 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Beberapa poin yang menjadi skala prioritas dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Riau adalah, bidang pendidikan, kesehatan,infrastruktur dasar, ketenagakerjaan dan bidang ketahanan pangan yang seluruhnya tertuang dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) Riau 2015. Fio