Unjuk Rasa di DPRD Riau, Mahasiswa Protes 'Pelesiran' Anggota Dewan ke Luar Negeri

RIAUIN.COM - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Pekanbaru menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Riau, Senin (18/7/2022).

Dalam aksinya mereka menyoroti perihal keberangkatan anggota DPRD Provinsi Riau ke Eropa dan Amerika baru-baru ini.

Selain itu, mahasiswa menuntut pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok kebutuhan sehari-hari, harga pupuk dan harga kelapa sawit yang belakangan ini anjlok.

Ketua Kammi Pekanbaru, Arif Nanda Kusuma dalam orasinya mengatakan, saat ini rakyat sudah sangat menderita karena harga seluruh kebutuhan pokok yang melambung. 

"Harga minyak goreng, harga cabai di Riau tertinggi di Indonesia. Harga bawang merah juga mengalami kenaikan, harga telur juga mengalami kenaikan. Maka lengkaplah sudah, dimana pada saat ini golongan bapak-bapak, emak-emak sedang menderita tetapi orang-orang di dalam (anggota DPRD, red) selaku perwakilan kita, selaku perwakilan dari rakyat saat ini sedang melancong ke luar negeri," ujarnya berapi-api.

Arif Nanda menyebut, kegiatan kunjungan ke luar negeri yang dilakukan wakil rakyat Riau itu sangatlah tidak pantas ketika rakyat sedang menderita.

"Sangat tidak pantas, ketika rakyat sedang menderita, ketika rakyat sedang menjering tentang mahalnya harga bahan pokok, rendahnya harga kelapa sawit, tetapi para anggota dewan sedang melancong ke luar negeri. Ini tandanya bahwasanya Dewan Perwakilan Rakyat berubah nama menjadi 'Dewan Pengkhianat Rakyat'," tuturnya.

Untuk diketahui, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau melaksanakan kunjungan ke Benua Eropa dan Amerika. Mereka berangkat tediri dari dua kelompok yang masing-masing beranggotakan lima orang.

Mereka berangkat ke New York yang katanya untuk memenuhi undangan dari New York Institute Finance dan ke New York University and High, Amerika Serikat.

Terpisah, Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) Jony Irwan mengatakan, kegiatan tersebut sudah dilakukan proses administrasi mulai dari tahap pembahasan hingga keberangkatan.

"Keberangkatannya sudah melalui administrasi, rekomendasi dari gubernur, diteruskan kepada Mendagri dilanjutkan kepada sekneg maupun di kementerian luar negeri untuk mendapatkan exit permintaan," ujar Jony.-dnr