Hadiri Rakorgub di Pekanbaru, Gubernur Sumbar Kritik Kemendagri

RIAUIN.COM - Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengkritik kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penetapan Pejabat (Pj) Walikota/Bupati. Hal itu disampaikan Mahyeldi ketika mengikuti Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis, (30/6/2022).

Dalam pertemuan itu, Mahyeldi menyoroti permasalahan penunjukan Pejabat (Pj) Walikota/Bupati yang ditetapkan oleh  Kemendagri beberapa waktu lalu.

Mahyeldi yang bergelar Datuak Marajo itu mengatakan, pemerintah provinsi perlu diperkuat oleh Kemendagri dalam rangka penempatan perwakilan dari pusat di daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi masing-masing.

Menurutnya, hal itu diperlukan untuk memaksimalkan tugas Gubernur agar bisa berjalan baik dan Ilia meminta Kemendagri memberikan dukungan kepada provinsi.

"Dengan memberikan kepercayaan kepada daerah dalam rangka untuk bersinergi dengan kabupaten/kota. Barangkali mungkin keadaan yang terjadi pada baru-baru ini yaitu sekaitan dengan penunjukan Pejabat (Pj)," ujarnya, Kamis (30/6/2022).

Menurutnya, seandainya hal tersebut terjadi untuk selanjutnya, maka akan mengurangi kepercayaan daerah kabupaten/kota kepada provinsi.

"Sehingga harapan Menteri Dalam Negri kita sebagai perwakilan di daerah tidak akan maksimal. Apalagi kalau seandainya ada dari kabupaten/kota yang berurusan langsung kepada Kemendagri dan kemudian langsung diputuskan, langsung disikapi dan langsung diterima. Pendapat kami ini akan mengganggu harapan Pak Mendagri untuk terciptanya suasana yang harmonis, sinergi yang baik antara kabupaten/kota dengan provinsi dan kemudian juga provinsi kabupaten/kota dengan pusat," tegasnya.

Untuk itu Mahyeldi berharap, Kemendagri dapat memberikan penguatan kepada Pemerintah Provinsi agar tugas yang diberikan akan terlaksana dengan sebaik-baiknya.

"Harapan kami, tolong kuatkan kami, kalau memang tugas yang bapak berikan kepada kami akan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya," tutupnya.-dnr