Kisruh Minyak Goreng dan Harga Sawit Anjlok, Petani Rugi Rp30 Triliun

RIAUIN.COM - Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan petani merugi hingga Rp30 triliun sejak Februari 2022 sampai sekarang. Kerugian itu katanya, disebabkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit jeblok dan kisruh masalah minyak goreng di dalam negeri.

"Kami hitung petani sawit sampai hari ini merugi Rp18 triliun namun jika dihitung sejak kisruh minyak goreng awal Februari 2022 kerugian mencapai Rp30 triliun," ungkap Gulat dalam konferensi pers secara daring, Kamis (23/6).

Gulat menjelaskan harga TBS kelapa sawit anjlok 72 persen menjadi Rp1.150 per kg jika dibandingkan dengan awal April 2022 yang masih sebesar Rp4.250 per kg.

"Pemerintah harus gerak cepat melakukan hal-hal yang bisa menekan harga TBS supaya mencabut beban harga TBS," terang Gulat dikutip dari cnnindonesia.

Beban yang dimaksud Gulat, seperti bea keluar, pungutan ekspor, domestic market obligation (DMO), dan domestic price obligation (DPO).

"Saran kami beban tersebut diturunkan seperti bea keluar dari US$288 menjadi US$200 per ton, demikian juga pungutan ekspor dari US$200 menjadi US$100 per ton. Jadi beban yang akan ditanggung TBS dalam konteks CPO nya menjadi US$350 per ton," papar Gulat.

Kalau semua ini dilakukan, sambung Gulat, maka harga CPO di RI bisa turun dari US$1.400 per ton menjadi US$1.050 per ton. Berdasarkan hitungannya, angka itu setara dengan Rp15.500 per kg.

"Jika ditransmisikan ke harga TBS petani sawit berarti Rp3.300 per kg. Inilah yang disebut Pak Luhut (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) bahwa harga TBS harus di atas Rp3.000 per kg," ujar Gulat.

Sementara, ia mendapatkan laporan bahwa tangki di pabrik kelapa sawit sudah penuh. Dengan demikian, TBS di petani sawit tak terserap.

Di samping itu, 58 dari 1.118 pabrik kelapa sawit sudah tutup saat ini. Kemudian, 114 pabrik dalam status buka tutup.

"Maksudnya buka tutup mereka terpaksa mengurangi pembelian TBS petani untuk mengantisipasi penuhnya tangki. Ini terjadi di 22 provinsi," ujar Gulat.

Ia mengklaim situasi ini merugikan semua pihak. Tak hanya petani sawit, tapi juga negara.

"Negara menurut Ditjen Bea Cukai rugi lebih dari Rp30 triliun dan BPDPKS hitungan kami paling tidak rugi Rp10 triliun," jelasnya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta menteri di sektor ekonomi untuk mencabut aturan yang membebani harga TBS kelapa sawit.

"Semua beban itu ujung-ujungnya kami petani kecil yang menanggung. Itu berlaku umum untuk semua produk bahwa sektor hulu yang menanggung beban biaya yang keluar di hilir," tutup Gulat. (*)