Perkuat Sinergitas Kerjasama, 6 Pemda MoU dengan BPKP Provinsi Riau

RIAUIN.COM- Sebanyak enam pemerintah kabupaten/kota menandatangani Memorandum of Understanding dengan Perwakilan BPK Provinsi Riau, Jumat (24/9/2021). Hal itu dalam rangka memperkuat sinergi kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Keenam daerah tersebut adalah, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Siak. Nota kesepahaman ini dimaksud sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan Kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Acara yang digelar di aula Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau dihadiri langsung kepala daerah masing-masing daerah. Tampak Bupati Bengkalis, Kasmarni, Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan, Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, Bupati Kepulauan Meranti H.M. Adil, Bupati Kuantan Singingi Andi Putra, dan Bupati Siak Drs H Alfedri.

Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP Rizal Suhaili mengatakan dengan kesepahaman yang dijalin diharapkan dapat memperkuat sinergitas antara Perwakilan BPKP dengan Pemerintah Daerah sehingga penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang kapabel dapat terwujud.

Semetara itu dalam sambutannya Bupati Siak, Alfedri mendukung adanya nota kesepahaman tersebut. Dengan adanya sinergitas kerjasama ini akan dihasilkan tatanan kerja yang baik pula bagi daerah.

"Tentunya kami atas nama Pemerintah Kabupaten Siak  mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas terjalinnya nota kesepakatan ini. Mudah-mudahan memberikan peningkatan kinerja di Pemerintah Kabupaten Siak," ucap Alfedri. 

Dikatakannya, kerjasama ini sudah lama terjalin, bahkan sejak dirinya masih menjabat kepala bagian keuangan tahun 2005.

"Dari awal dulu kami sudah berdampingan dengan BPKP sampai sekarang pembinaan-pembinaan kami rasakan cukup membantu penyajian tata kelola keuangan yang baik," ujarnya.

Alfedri berharap dengan perpanjangan kesepakatan ini bisa meningkatkan kualiti dari sisi laporan keungan daerah internal pengadaan barang dan jasa dan juga termasuk tata kelola keungan desa. 

"Mudah-mudahan melalui kerjasama ini bisa membimbing kami menuju coffret government," tutur Alfedri. -inf