Pemkab Tunggu Pembahasan Ranperda Pertanggungjawab Pelaksanaan APBD 2020 dari DPRD Inhu  

RIAUIN.COM-  Penjabat Bupati Indragiri Hulu, Chairul Riski yang diwakili Sekda Inhu Hendrizal serahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Kabupaten Inhu. Selanjutnya, akan disahkan menjadi Perda.

"Ranperda sudah kita serahkan, Senin (7/6/2021) ke DPRD Inhu, dan diterima Sekwan Kuwat Widiyanto. Selanjutnya kita tinggal menunggu jadwal dari DPRD Inhu untuk di Paripurnakan," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Inhu, Ibrahim Alimin melalui Kepala Bidang Akuntasi, Siti Naimah Kadir saat dikonfirmasi Riauin.com, Kamis (10/6/2021) di ruang kerjanya.

Siti menjelaskan, Penyerahan Ranperda tersebut dilakukan setelah Penjabat Bupati Inhu mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri RI yang ditandatangani oleh Dirjen Otonomi Daerah Drs Akmal Malik MSi.

Selanjutnya Pemkab menunggu DPRD Inhu untuk membahas Ranperda tersebut dan setelah itu di Paripurnakan menjadi produk Perda. 

"Penyerahan Ranperda ini sesuai dengan amanah UU Nomor 12 Tahun 2019, maksimal enam bulan setelah tahun anggaran berakhir dan setelah keluarnya penilaian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," katanya.

Dikatakan Siti yang saat itu didampingi Kepala Sub Bidang (Kasubid) Penerimaan dan Pengeluaran, Masdi, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan lainnya.

Berdasarkan dokumen Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020 yang didapat Riauin.com, jumlah besaran APBD TA 2020 Kabupaten Inhu sebesar Rp1,6 triliun lebih. -gus