BPI: Kebijakan Dinilai Tak Populis, Rakyat akan 'Hukum' Jokowi di 2019 ?

JAKARTA, Riauin.com - Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, rezim Jokowi-JK saat ini sedang di ujung tanduk. Sebab banyak kebijakan-kebijakan Pemerinta Jokowi dinilai tak pro rakyat, seperti isu pencabutan subsidi listrik, harga sembako mahal, isu kriminalisasi ulama, aktivis dan usulan pemerintah RUU KPK kepada DPR yang ditindaklanjuti menjadi Pansus KPK oleh DPR serta utang negara.

Hal ini membuat publik semakin memupus harapannya kepada pemerintahan Jokowi yang awalnya digadang-gadang akan memberikan kesejahteraan kepada rakyat.

“Hampir 3 tahun Jokowi-JK memerintah Indonesia banyak masyarakat mengeluh dan resah janji-janji kampanye Jokowi-JK pada saat yang lalu belum teralisasi terkhusus mengenai persoalan-persoalan rakyat yang saat ini merasa sangat kecewa dengan berbagai kebijakan tak pro rakyat Pemerintah Jokowi –JK, seharusnya rezim saat ini memprioritaskan kepentingan publik bukan fokus pada pembangunan semata yang hanya bisa dinikmati secara fisik akan tetapi tidak berdampak pada kemajuan ekonomi rakyat," tutur Panji.

Panji menilai, akibat dari ambisi pemerintah ingin membangun infrastruktur besar-besaran diberbagai wilayah Indonesia, seolah rakyat menjadi korban dan harus membayarnya dengan pajak-pajak yang begitu tinggi dan sangat memberatkan, hal tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah membuat kebijakan-kebijakan populis agar rakyat  merasa jika rezim Jokowi dapat mewujudkan cita-cita rakyat untuk sejahtera.

“Jika hal tersebut masih juga berlanjut, isu-isu menjadi bola liar dimasyarakat dan menjadi fakta dilapangan, akibat yang muncul adalah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi, dan bukan tidak mungkin hal ini pula akan berimbas pada saat Pilpres 2019, dimana Jokowi bisa saja dihukum oleh rakyat berserta konstituennya yang kecewa dengan tidak lagi memilihnya pada saat  Pilpres 2019”, tutup Panji. (src)