LKPj Inhu 2020 Terancam Tak Dibahas Dewan, Ini Masalahnya

RIAUIN.COM - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2020 Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang telah diserahkan ke DPRD Inhu bakal terancam tak dibahas panitia khusus (Pansus) B.

Pasalnya, pimpinan DPRD Inhu dalam menunjuk dan menetapkan anggota Pansus LKPj ini dinilai tanpa melakukan konfirmasi dan tidak menindaklanjuti atas kerja Pansus tersebut.

"Saya sebagai Wakil Ketua Pansus B LKPj tahun anggaran 2020 asal ditunjuk saja, tanpa konfirmasi," kata Alex kepada wartawan Selasa (27/4/2021).

Meradangnya Alex yang juga anggota Fraksi Partai Golkar ini terjadi dalam rapat di DPRD Inhu Senin (26/4/2021) di ruang rapat badan musyawarah (Banmus).

Dalam rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Inhu Masyurllah dan Wakil Ketua II DPRD Inhu Suwardi Ritonga dan 20 orang anggota Pansus B DPRD Inhu.

Menurut Alex, Ketua DPRD Samsudin dan unsur pimpinan DPRD Inhu menunjuk Jefriadi sebagai ketua Pansus B LKPj, sangat keliru. 

Sebab, rekam jejak Jefriadi sebagai anggota DPRD Inhu sejak awal tahun 2019 hingga 2021 ini sangat buruk. Selain jarang masuk kantor, Jefriadi yang tercatat sebagai anggota Komisi II DPRD Inhu juga tidak hadir saat rapat.

"Tidak jalanya Pansus B LKPj DPRD Inhu tahun anggaran 2020, ini salah siapa? dan ketika Pansus tidak bekerja yang disalahkan adalah lembaga DPRD Inhu," kata Alex yang merupakan mantan kades 2 periode ini.

Alex mengaku tidak hanya membela diri, namun upaya maksimal sudah dilakukannya sebagai Wakil Ketua Pansus B LKPj, untuk berkoordinasi dengan Jefriadi sebagai Ketua Pansus B. 

"Karena Jefriadi jarang ngantor, saya cari beliau ke rumahnya juga tidak bertemu dan saya dikasih nomor telpon tapi tidak aktif. Saya berpesan kepada keluarganya kalau saya dari wakil Pansus B LKPJ mau bertemu dengan Jefriadi, namun tidak kunjung dapat bertemu," jelas Alex.

Sementara itu, Ketua DPRD Inhu Samsudin saat dikonfirmasi, via telepon seluler, Selasa (27/4/2021) belum berhasil terhubung.--argus.