Warga Prancis Gelar Demonstrasi Tolak RUU Sudutkan Muslim

RIAUIN.COM - Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang dibahas oleh parlemen negara Prancis mengundang aksi protes dan penolak dari sebagian warga negara tersebut. Pasalnya yang disebut Charter of Republican Values Hanane Loukili diskriminatif terhadap umat Islam.

Pengunjuk rasa berkumpul di Trocadero Square menyuarakan protes tersebut kepada dunia. Salah seorang pengunjuk rasa kepada Anadolu Agency mengatakan bahwa dia adalah salah satu korban Islamofobia di Prancis.

Dia mengatakan sekolah yang dia kelola ditutup November lalu dengan alasan tidak memenuhi standar keamanan. Keltouma, yang hanya menyebutkan nama depannya, mengatakan sekolah yang ditutup itu inklusif dan para siswa di fasilitas itu dirampas hak dasarnya untuk pendidikan.

Dia mengatakan sekolah adalah tempat yang aman bagi anak perempuan yang ingin berpakaian secara konservatif.

Olivia Zemor, kepala EuroPalestine, sebuah asosiasi pro-Palestina, mengatakan undang-undang yang diusulkan membuka jalan bagi situasi yang lebih berbahaya karena berpotensi menempatkan publik di bawah kendali dan pengawasan.

Memperhatikan bahwa RUU Prancis serupa dengan kebijakan negara Israel di Palestina. Zemor mengatakan Prancis sedang mengalami krisis sosial dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan muslim dipilih sebagai kambing hitam selama periode tersebut.

Tahun lalu, RUU itu diperkenalkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk melawan yang disebutnya separatisme Islam.

Dia dikritik karena menargetkan komunitas muslim dan memberlakukan pembatasan di hampir setiap aspek kehidupan mereka. Termasuk mengatur dan ikut campur tangan di masjid dan asosiasi yang bertanggung jawab untuk administrasi masjid, serta mengontrol keuangan asosiasi dan organisasi non-pemerintah milik Muslim.

Ini juga membatasi pilihan pendidikan komunitas muslim dengan mencegah keluarga memberikan pendidikan rumah kepada anak-anak.

RUU itu juga melarang pasien memilih dokter berdasarkan jenis kelamin karena alasan agama atau alasan lain dan mewajibkan pendidikan sekularisme bagi semua pejabat publik. - gha