Jalan Provinsi di Kampar Kiri Rusak Parah, Kades dan Tokoh Masyarakat Mengadu ke DPRD Riau

RIAUIN.COM - Anggota DPRD Riau daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Kampar, Yuyun Hidayat menerima kedatangan perwakilan Kepala Desa, tokoh masyarakat dan pemuda Kampar Kiri yang mengadukan soal infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan provinsi dalam kondisi rusak berat.

"Infrastruktur jalan kewenangan provinsi di Kampar Kiri sejak tiga bulan terkahir sudah tidak fungsional dan rusak parah. Kondisi ini sangat berdampak pada perekonomian masyarakat," kata Kepala Desa Sungai Sari, Kampar Kiri, Nasrul, Selasa (9/2/2021) di Gedung DPRD Riau.

Masyarakat datang untuk menanyakan terkait alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk perbaikan jalan provisi di Kampar Kiri itu, apakah telah dimasukan dalam APBD tahun 2021 ini.

"Kita ke DPRD untuk memastikan informasi yang simpang siur, terkait tahun 2021, apakah ada anggaran peningkata infrastruktur  di Lubuk Agung - Lipat Kain. Supaya ada kepastian, makanya kita datang ke sini. Rupanya memang tidak ada, maka dari itu, kita berharap perwakilan kita di DPRD, terutama Pak Yuyun agar ada solusi,  entah melalui dana dari mana agar akses lancar seperti biasanya," harap Nasrul.

Saat ini, kata Nasrul, untuk memperbaiki jalan tersebut, mereka melakukan secara swakelola dengan masyarakat.

Sementara itu, anggota Komisi IV Dapil Kampar, Yuyun Hidayat mengakui memang terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan jalan di Kampar Kiri tidak dianggarkan sepenuhnya pada APBD 2021.

"Kampar Kiri ini permasalahnnya adalah miss persepsi dari kami. Rupanya di Kampar Kiri, ada dua ruas jalan provinsi, tetapi kami (anggota dapil Kampar) kira cuma satu ruas di Lipat Kain - Lubuk Agung, Lubuk Agung-Batas Sumbar.
Kita pikir satu ruas, sudah kami masukkan anggaran di situ, rupanya ruas jalan berbeda," ucapnya.

Untuk menyiasati persoalan tersebut, Yuyun mengatakan, pihaknya sudah mencari solusi dengan cara memaksimalkan UPT.

"Kita maksimalkan UPT, swakelola PUPR untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Yang terpenting jalur ekonomi jangan sampai putus, dan akan segera kita masukkan di anggaran 2022," janjinya.***