Gegara Corona dan Peralihan Blok Rokan, Laju Pertumbuhan Penduduk Riau Melambat


Ahad, 24 Januari 2021 - 15:14:24 WIB
Gegara Corona dan Peralihan Blok Rokan, Laju Pertumbuhan Penduduk Riau Melambat Pekanbaru, ibukota Provinsi Riau./foto:net.

RIAUIN.COM - Badan Pusat Statistik menyatakan Provinsi Riau telah mengalami perlambatan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 2,18 persen, jika dibandingkan periode 2000-2010 sebesar 3,58 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, pada dasawarsa 2000-2010 terdapat daya tarik migrasi penduduk ke Provinsi Riau. Hal itu disebabkan pembukaan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit secara masif. Kemudian, tersedianya lowongan pekerjaan dari berbagai sektor ekonomi, antara lain pertambangan minyak, gas bumi, industri pengolahan dan perkebunan.

"Data tersebut berdasarkan Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) terbaru," kata Kepala BPS Riau Misfaruddin, Ahad (24/1/2021).

Namun pada periode 2010-2020, lanjutnya, migrasi penduduk ke Riau mengalami penurunan karena penutupan dan pengalihan lokasi beberapa perusahaan besar. Pada periode ini juga terjadi alih fungsi perkebunan karet menjadi perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan pengurangan jumlah tenaga kerja.

"Pandemi Corona (Covid-19) dan rencana alih operasi Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia pada tahun 2021 turut menyumbang perlambatan laju pertumbuhan penduduk Riau," jelasnya.

"Khusus di Pekanbaru, pandemi Covid-19 mengakibatkan banyaknya lokasi kos-kosan maupun kontrakan mahasiswa perguruan tinggi yang ditinggalkan penghuni ke daerah asalnya," tambahnya.

Misfaruddin mengatakan, penduduk Provinsi Riau hingga perhitungan sensus penduduk pada September 2020 terdata sebanyak 6,39 juta jiwa. Hasil SP2020 dibandingkan dengan SP2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 855.720 ribu jiwa, atau rata-rata sebanyak 85.570 ribu jiwa setiap tahun.

Dari 6,39 juta penduduk Provinsi Riau, lanjutnya, sebesar 82,59 persen atau sekitar 5,28 juta penduduk berdomisili sesuai Kartu Keluarga (KK). Sedangkan sebesar 17,41 persen, atau sekitar 1,11 juta penduduk lainnya, berdomisili tidak sesuai KK.

"Jumlah ini mengindikasikan banyaknya penduduk yang bermigrasi dari wilayah tempat tinggal sebelumnya karena sekarang sudah tidak tinggal pada alamat yang tercatat pada KK," pungkasnya.***