Sekolah TK, SD dan SMP di Pekanbaru Bersiap Belajar Tatap Muka Awal 2021

RIAUIN.COM - Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Pekanbaru Ismardi Ilyas mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan pengawasan seluruh sekolah TK, SD dan SMP untuk persiapan belajar tatap muka yang direncanakan awal tahun 2021.

"Satu bulan ini, seluruh sekolah kami minta  mempersiapkan fasilitas protokol kesehatan (prokes) dan hal lainnya guna mendukung belajar tatap muka awal tahun 2021," kata Kadisdik, Kamis (3/12/2020).

Ismardi mengatakan, Pemko Pekanbaru masih menunda rencana pertemuan terbatas di sekolah, setelah sempat dilakukan uji coba dua hari bagi pelajar SMP, mengingat kasus Covid-19 masih ada tren peningkatan.

Tim dari dinas sedang melakukan survei terkait kesiapan seluruh sekolah menjelang dibukanya belajar tatap muka. 

"Tim nanti menentukan sekolah yang sudah siap atau belum menggelar belajar tatap muka," katanya.

Saat seluruh sekolah membuka aktivitas belajar tatap muka pada awal tahun depan, tim harus memastikan semua kesiapan untuk penyempurnaan protokol kesehatan berjalan di sekolah.

"Salah satu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dipenuhi yaitu peserta didik, guru dan komponen sekolah bakal menjalani rapid test massal sebelum aktivitas belajar mengajar dimulai," katanya.

Disdik Pekanbaru akan bekerjasama dengan Tim Satgas Penanganan Covid-19 mendata jumlah kebutuhan alat rapid test.

"Selain rapid tes sekolah juga wajib menerapkan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan," katanya.

Ismardi menyebutkan pemberlakuan belajar tatap muka di awal tahun nanti bakal berlangsung di sekolah negeri dan swasta. Data bakal diserahkan seluruhnya ke satgas. 

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menegaskan, keputusan pemerintah pusat memberikan izin pembelajaran tatap muka berdasarkan usulan permintaan daerah.

Kebijakan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait serta masukan dari para kepala daerah, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

"Pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan harus melalui pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah," terang Nadiem dalam keterangan tertulis.-vie