DPRD Riau Minta UPT Bina Marga Fokus ke Perbaikan Jalan

RIAUIN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau melalui Komisi IV melakukan kunjungan insidentil ke Kota Dumai, Selasa (10/11/2020). Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Riau, Parisman Ikhwan tersebut bertujuan untuk meninjau langsung Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Bina Marga Provinsi Riau Wilayah II yang berada di Dumai. 

Selain Parisman, hadir juga Wakil Ketua Komisi Dani M Nursalam, Sekretaris Komisi IV Syafruddin Poti beserta beberapa orang anggota lainnya. Yakni Yuyun Hidayat, Abdul Kasim, Farida Saat, Almainis, Adam Syafaat dan Sahidin.

Kunjungan rombongan Komisi IV DPRD Riau disambut Kepala UPT dan Kasi Pemeliharaan Jalan Dinas Bina Marga Provinsi Riau. Dimana, ada banyak hal yang dibahas dalam kunjungan tersebut. Salah satunya, adalah tingkat perbaikan jalan yang berada di daerah di bawah UPT Dinas Bina Marga wilayah II. Hal itu dikemukakan Ketua Komisi IV Parisman Ikhwan.

Kata dia, di tengah keterbatasan anggaran yang ada saat ini, pihak dinas diharapkan bisa memaksimalkan kinerja yang berhubungan dengan masyarakat banyak. Seperti kerusakan jalan, yang saat ini sudah banyak dikeluhkan. Kerusakan jalan bisa diperbaiki secara berkala. 
Sehingga di harapkan secara perlahan, jumlah titik jalan yang mengalami kerusakan cukup berat bisa berkurang.  "Kami meminta bapak untuk bisa fokus pada perbaikan jalan. Khususnya di wilayah II ini. Sehingga bisa meminimalisir jumlah titik kerusakan jalan yang ada," imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IV lainnya, yakni Yuyun Hidayat. Ia menyebutkan ada banyak aduan perihal kerusakan jalan milik provinsi yang seharusnya bisa di minimalisir oleh UPT Bina Marga wilayah II. Yakni dengan memaksimalkan anggaran yang sudah di plotkan pada APBD murni maupun perubahan. Karena jika memang untuk menyangkut kepentingan masyarakat luas, ia mempersilakan agar dinas memaksimalkan penggunaan anggaran.

"Seperti jalan ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya silahkan saja untuk di maksimalkan. Inventarisir mana saja jalan kita (milik provinsi, red) yang mengalami kerusakan. Perhitungkan biaya perbaikannya, lalu kerjakan. Kalau rasa ada anggaran silahkan pakai. Jangan di simpan-simpan," sambungnya.

Begitu juga dengan jalan milik pemerintah pusat yang mengalami kerusakan. Pihak dinas dikatakan dia bisa meminta bantuan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III dibawah Kementerian PUPR. Menurut dia, pusat pasti akan memberikan bantuan bila kerusakan jalan sudah benar-benar meresahkan masyarakat. Tergantung bagaimana pihak dinas melakukan komunikasi dengan perwakilan pemerintah pusat.

"Kan bisa ya, disampaikan ke Kementerian. Bahwa memang kerusakan jalan nasional yang berada di wilayah kerja UPT Bina Marga wilayah II sudah mencapai level rusak berat atau sebagainya. Bisa di komunikasikan dan saya rasa pemerintah pusat pasti akan memperbaiki," imbuhnya. -adv