Bawaslu: Pelibatan ASN di Pilkada Bisa Kena Pidana!

RIAUIN.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan kepada semua pasangan calon kepala daerah agar tidak menggerakkan atau melibatkan aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada serentak 2020. Sebab, pelibatan ASN itu bisa berujung pada perbuatan pidana.

Kementerian Dalam Negeri juga sudah menegur 67 kepala daerah, termasuk gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020. Sementara itu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat ada 89 pelanggaran netralitas ASN di provinsi tersebut.

Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, mengatakan, pelibatan ASN dalam pilkada oleh para calon kepala daerah itu ada sanksi pidananya yang diatur undang-undang secara jelas dan tegas. Jadi, sanksinya bukan hanya melanggar disiplin saja tapi juga termasuk perbuatan pidana.

"Apalagi calon petahana, jika libatkan ASN bukan lagi melanggar netralitas tapi melanggar pidana karena melanggar undang-undang pelibatan ASN," kata Ratna di Jakarta pada Selasa (3/11/2020).

Menurut dia, Bawaslu sudah melakukan pemetaan di daerah yang memiliki kerawanan tinggi.

Selain itu, Bawaslu melakukan pendampingan kasus-kasus yang dianggap cukup berat melibatkan calon petahana. Karena, sampai hari ini masih ada beberapa kasus yang diproses di daerah terkait netralitas ASN.

“Bawaslu memang fokus pada pengawasan ASN. Karena secara jumlah, calon petahana yang ikut di pilkada kali ini tinggi. Ini berpotensi terhadap netralitas ASN,” tutur dia.

Ia mengatakan, apabila ada ASN yang melanggar netralitas, maka akan diteruskan oleh Bawaslu kepada KASN. Setelah itu, jika dianggap dokumennya cukup baru mereka yang melanggar akan langsung ditindak.

"Nanti yang memberikan sanksi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, ada 67 kepala daerah yang ditegur oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN saat Pilkada 2020. Di antaranya gubernur Jambi, gubernur Jawa Tengah, gubernur Kepulauan Riau, gubernur Lampung, gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), gubernur Sulawesi Barat, gubernur Sulawesi Selatan, gubernur Sulawesi Tengah, gubernur Sulawesi Tenggara, dan gubernur Sulawesi Utara. - gha