Hardianto Pastikan Kekosongan 3 Ketua DPRD Riau tak Ganggu Pengesahan APBD-P 2020

RIAUIN.COM- Majunya tiga ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Riau secara serentak dipastikan tak akan mengganggu pengesahan APBD Perubahan Riau Tahun 2020. Namun sejauh ini Pemprov Riau belum mengajukan RAPBD-P 2020 kepada DPRD Riau.

Hal itu dikatakan Hardianto yang saat ini menjadi Ketua DPRD Riau tunggal, setelah ditinggal mengundurkan diri 3 rekannya yang sedang bertarung dalam Pilkada serentak 9 Desember nanti. 

SK pemberhentian ketiga pimpinan yakni, H Indra Gunawan Eet, P.hD, dari Partai Golkar, H Zukri dari PDI-P dan H Asri Auzar dari Partai Demokrat sampai saat ini belum keluar keluar dari Mendagri, sehingga pengunduran diri mereka belum resmi. Artinya hak dan kewajiban sebagai anggota DPRD untuk ketiganya masih diberikan. 

"Memang secara resmi mereka belum mundur, karena menunggu SK Mendagri. Tapi, tentunya kita paham akan kesibukan mereka di lapangan saat ini. Di DPRD ini kan tidak ada unsur paksaan baik pada pimpinan maupun anggota. Masih ada hak dan kewajiban pimpinan maupun anggota dewan. Sehingga kita tetap menghargai keputusan masing-masing pimpinan," kata Hardianto, kepada RIAUIN.COM, kemarin. 

Sesuai agenda Badan Musyawarah DPRD Riau, APBD-P Riau 2020 akan disahkan pada 30 September mendatang. Sedangkan pengumuman penetapan calon peserta Pilkada oleh KPU tanggal 23 September ini.

"Kalau sudah diagendakan pengesahan APBD-P tanggal 30 September, maka secara otomatis saya tinggal sendiri karena yang lain sudah mundur. Nah, kalau tinggal saya sendiri maka ketentuan mengatur, bahwa berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Anggota Dewan palas 23 ayat 4 atau 5, mengatur ketika pimpinan dprd tinggal sendiri maka melaksanakan tugas sendiri sampai ditetapkannya pimpinan DPRD yang lainnya," ujar Hardianto.
 
Mengenai pelayanan pekerjaan dan pegambilan keputusan pengambuilan keputusan tetap harus berjalan. Hardianto yang saat ini adalah satu-satunya pimpinan dewan yang masih fokus pada tugas memimpin Dewan.

"Terkait pergantian pimpinan Dewan, kita menunggu SK dari Mendagri. Satu bulan sebelum Pilkada sudah harus ada SK pimpinan sedangkan pemilihan penggantinya akan diserahkan kepada partai. Hal ini juga akan dikoordinasikan dengan Mendagri, Tito Karnavian," kata kader Partai Gerindra ini.

Dia berharap partai dapat segera menunjuk pengganti ketiga pimpinan yang mundur setelah SK PAW ketua dari Mendagri keluar, agar tugas dapat dibagi dan berjalan efektif. Diakuinya, untuk penunjukan PAW ditentukan oleh partai biasanya cukup lama.

"Saya juga sudah sampaikan ke Sekwan agar nanti partai mana yang duluan mengajukan nama PAW pimpinan untuk segera diproses. Kita memang berharap PAW pimpinan bisa serentak, supaya ramai-ramainya bisa sekaligus, apalagi dimasa pandemi Covid-19 ini, untuk mengadakan keramaian cukup riskan," tuturnya. -vie