Gubernur Sumbar dan Tokoh Minang Ajak Masyarakat Maafkan Puan Maharani

RIAUN.COM - Sejumlah tokoh Sumatera Barat (Sumbar) mengajak masyarakat memaafkan Puan Maharani sehubungan pernyataan Ketua DPP PDIP Bidang Politik itu yang dianggap menyinggung masyarakat Sumbar.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan sejumlah tokoh Sumbar, mengajak masyarakat untuk memaafkan Puan dan memandang pernyataan tersebut dari perspektif positif.

"Kalaulah ucapan Bu Puan dianggap menyinggung perasaan masyarakat Sumbar, saya mengajak masyarakat agar memaafkan beliau. Mari kita jalin silaturahmi untuk kepentingan Sumbar. Saya tetap memandang positif ucapan Puan dan berterima kasih sudah didoakan. Bila ada kesalahan di Sumbar, mari kita perbaiki bersama," ujarnya, Senin (14/9/2020).

Tokoh Sumbar lainnya, Yulizal Yunus, berpendapat bahwa Puan khilaf dan tak bermaksud memburukkan Sumbar.

"Kita berbaik sangka. Tak ada maksudnya memburukkan kampungnya, Sumbar, dan sukunya, Minangkabau, apalagi ia bicara dalam internal partainya," tutur akademisi dan tokoh adat itu.

Kata Yulizal, konteks pernyataan Puan membina kader. "Mungkin ia tak menyangka dari internal bocor ke publik. Khilaf. Khilaf itu sifat manusia. Memberi maaf tanda kita satu suku bangsa Minangkabau yang sendi adatnya adalah syarak (agama)," katanya. 

Tokoh lain, Alfan Miko berpandangan bahwa karakter orang Minangkabau itu pemaaf, sesuai dengan ajaran Islam yang menjadi dasar falsafah hidup masyarakat Minangkabau.

"Uni Puan sebetulnya telah terhukum secara sosial psikologis dengan mempertanyakan kualitas dan pemahamannya tentang sejarah bangsa," kata dia.

Mudah-mudahan, kata Alfan, setelah kejadian ini, Puan semakin lebih dewasa bersikap dan juga mendorong keinginan hatinya untuk mendekatkan dirinya dengan tanah leluhurnya di Ranah Minangkabau.

Ketua Bundo Kanduang Sumbar, Raudha Thaib, mengatakan bahwa pernyataan Puan tak perlu lagi diperpanjang. Persoalan maaf memaafkan dalam budaya Minangkabau sudah membudaya.

"Bagaimanapun Puan Maharani adalah dunsanak kita, bagian dari kita Minangkabau. Gelar yang diberikan kepada Bu Megawati adalah gelar saya yang diserahkan. Untuk apa lagi diperpanjang. Sebaiknya kita lakukan dialog dengan melibatkan semua stakeholder masyarakat Minangkabau," kata ahli waris Kerajaan Pagaruyung itu.

Ketua DPW Muhammadiyah Sumbar, Shofwan Karim, juga berharap persoalan ini tidak berlarut lagi. Ia mengatakan bahwa sifat orang Minangkabau itu egaliter dan demokratis sehingga sudah terbiasa dengan dinamika perbedaan pendapat.

"Perbedaan pendapat merupakan air mandi keseharian masyarakat Minangkabau yang egaliter, demokratis. Dinamika masyarakat memang telah terasah dalam perbedaan. Kasus Uni Puan setidaknya nanti merupakan awal dari membuhul silaturahmi yang lebih erat lagi antara masyarakat Minangkabau dan Uni Puan," ujarnya.  

Puan Maharani mengeluarkan komentar yang menimbulkan reaksi negatif dari banyak orang Sumatera Barat, khususnya orang Minangkabau. Komentar Puan itu ialah "Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila." Puan menyampaikan harapan itu ketika mengumumkan pasangan calon yang diusung oleh PDIP di Sumbar, yakni Mulyadi-Ali Mukhni.- vie