Untuk itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Amriel, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru segera ambil sikap. Pasalnya Pasar Induk tidak boleh stagnan progresnya.
Perusahaan ini disebutkannya, tidak layak dipercaya membangun Pasar Induk. Apapun alasannya, baik itu perizinan maupun keterbatasan anggaran. Hal ini tidak perlu menjadi bahan pertimbangan. Seharusnya, selaku perusahaan yang sudah memenangkan tender, sudah siap dengan segala risiko.
Untuk itu Roni meminta agar Pemko melalui Dinas Perdagangan dan Perindutrian (DPP) Pekanbaru mempublikasikan hasil sebenarnya tentang Pasar Induk ini. "Sebab, anggaran pembangunannya menggunakan uang rakyat, yang bersumber dari APBD Pekanbaru," ujarnya.
Soal progres pembangunan pasar induk ini ditegaskan Politisi Golkar ini sudah sejak akhir tahun 2017 dipertanyakan evaluasinya. Dirinya juga menilai, hasil tender pengerjaan Pasar Induk diawal yang dimenangkan PT ARB, anggaran pembangunannya mencapai Rp94 miliar, dan dibangun di atas lahan seluas 3,2 hektare.
"Jika sesuai kontrak awal pengerjaannya dimulai tahun 2017 hingga 2018, maka tahun selanjutnya, bisa dioperasionalkan," katanya. (int/nol)