RIAUIN.COM - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru memprioritaskan alokasi anggaran perbaikan infrastruktur pendidikan yang rusak dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2027.
Langkah ini diambil menyusul ditemukannya belasan fasilitas sekolah dasar negeri yang mengalami kerusakan ringan hingga berat berdasarkan data Sistem Aplikasi Sarana dan Prasarana (SIMSARPRAS) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
Dalam data tersebut, SD Negeri 1 Pekanbaru mencatat 18 ruang kelas mengalami rusak sedang, sementara SD Negeri 2 Pekanbaru mendata 12 kelas rusak ringan dan 1 kelas rusak sedang. Kondisi mendesak terlihat di SD Negeri 6 Pekanbaru yang melaporkan 2 ruang kelas rusak berat, 1 kelas rusak sedang, dan 10 kelas rusak ringan. Selain ruang kelas, kerusakan juga menimpa fasilitas penunjang di SD Negeri 81 Pekanbaru yang mencatat 4 unit toilet rusak sedang serta pagar sekolah rusak ringan.
Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid menegaskan bahwa legislatif terus menekan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menyusun strategi penanganan masalah fisik sekolah serta ketimpangan sarana belajar.
"Saat ini pembahasan KUA-PPAS di Banggar, prosesnya sedang berjalan. Kita membahas bagaimana strategi pemerintah kota menangani masalah infrastruktur, seperti banyaknya ruang kelas yang rusak," ujar Isa pada Rabu (9/9/2026).
Isa menyayangkan kondisi sarana belajar mengajar di Pekanbaru yang belum memadai dan merata. Menurutnya, ketimpangan fasilitas antar sekolah menjadi pemicu utama munculnya fenomena perburuan sekolah favorit oleh para orang tua murid setiap tahunnya.
"Belum lagi fasilitas belajar mengajar, alat belajar yang belum memadai. Kita berharap pendidikan di Pekanbaru merata. Kualitasnya merata baik," tegas Isa.
Ia menambahkan, ketidakmerataan kualitas fasilitas pendukung tersebut berdampak langsung pada dinamika penerimaan siswa baru di daerah setempat.
"Dengan tidak merata ini kan orang tua sibuk mencari sekolah favorit. Ini kan sangat merepotkan, tentu tidak bagus bagi pendidikan di Kota Pekanbaru," kata Isa.
DPRD Pekanbaru memastikan pengawalan terhadap anggaran pembenahan gedung sekolah dan alat penunjang belajar ini akan terus dilakukan hingga Dokumen KUA-PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2027 resmi disahkan. -Juh