RIAUIN.COM - Pemerintah Provinsi Riau menggelar exit meeting terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta uji petik atas pemanfaatan barang milik daerah (BMD), Jumat (19/9/2025), di Kantor Gubernur Riau.
Kegiatan tersebut melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang fokus pada optimalisasi pemanfaatan aset seperti tanah dan bangunan milik daerah agar dapat berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menjelaskan bahwa banyak aset daerah yang belum dikelola secara maksimal, padahal berpotensi memberikan pemasukan signifikan.
“Irjen Kemendagri menekankan pentingnya pemanfaatan BMD, terutama tanah dan bangunan, agar bisa memberikan dampak nyata terhadap PAD,” ujarnya.
Selain itu, pemanfaatan fasilitas sekolah seperti kantin juga menjadi perhatian khusus. Menurut Syahrial, pengelolaan yang tepat dapat mendatangkan retribusi yang bernilai bagi daerah.
“Oleh karena itu, kerja sama pengelolaan harus diperjelas dan diperkuat agar nilai kontraknya menguntungkan bagi pemerintah daerah,” tambahnya.
Ia juga menyebut bahwa Dinas Pendidikan Riau telah diminta segera menindaklanjuti hal ini guna mengoptimalkan potensi yang ada.
“Kami sudah menghadirkan Dinas Pendidikan dalam rapat agar bisa langsung mengambil langkah konkret,” jelas Syahrial. (Nab)