Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Chairul Riski dalam dialog Peran pemerintah daerah dalam menyukseskan infrastruktur jalan tol Sumatera di Provinsi Riau.
"Khususnya sarana dan prasarana jalan tol, secara ekonomi mikro dapat menekan ongkos transportasi yang dapat mengurangi biaya penjualan barang. Dari sisi makro, pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi melalui multiplier efek. Ini semua bisa terwujud bila Pemda saling bersinergi dan berperan penting," ungkap pria yang akrab disapa CR ini di Hotel Alpha Pekanbaru, Selasa (31/10/2017).
Untuk mendukung dialog pembangunan ini, Kesbangpol mendatangkan Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional II (BBPJN) Sumatera Utara-Riau, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Paul Ames Halomoan Siahaan.
Paul Ames dalam pemaparannya menguraikan, bahwa Riau menjadi salah satu provinsi yang menjadi target pemerintah untuk merealisasikan jalan tol bebas hambatan yang yakni Jalan Tol Pekanbaru-Dumai dan Jalan Tol Pekanbaru-Padang.
Ia mengatakan, berdasarkan Perpres Nomor 117 Tahun 2015 jo Nomor 100 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera (Perpres Penugasan) bahwa untuk delapan ruas yakni 1-8 ruas akan didahulukan dengan target pengoperasian selambat-lambatnya akhir tahun 2019. Kemudian, tambahan tiga ruas prioritas untuk ruas penugasan berikutnya melalui Surat Menteri PUPR Nomor KU.09.01-Mn/784 Tahun 2017.
Yang mana, jalan tol Pekanbaru-Dumai akan dibangun sepanjang 131 kilometer sesuai Perpres Nomor 100 Tahun 2014. Sedangkan, jalan tol Pekanbaru-Padang sepanjang 240 kilometer berdasarkan Surat Menteri PUPR Tahun 2016 serta Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang program stratgeis nasional bidang PUPR.
"Khususnya jalan tol Pekanbaru-Dumai panjangnya 131,475 kilometer dengan nilai investasi Rp16,211 miliar dan jalan tol Pekanbaru-Padang sepanjang 240 kilometer dengan nilai investasi Rp35 triliun," tuturnya. (nol)