RIAUIN.COM- Forum BPD Kabupaten Kuansing merasa kesal DPRD telah dua kali gagal ketuk palu APBD P. Kejadian itu berulang kali terjadi dengan fraksi yang sama dan dengan pemerintah yang sama.
Menurut BPD, akibat kegagalan itu maka masyarakat banyak yang menjadi korban. Setelah ditelusuri, ternyata dalam APBD Perubahan tahun ini ternyata pemerintah telah berjanji akan membelikan sepeda motor untuk BPD. Sepeda motor itu akan digunakan untuk penunjang kinerja BPD.
Dengan gagalnya ketuk palu kemarin, sehingga impian BPD untuk mendapatkan sepeda motor dipastikan batal. Oleh karena itu, dalam audiensi dengan DPRD kemarin, BPD meminta anggaran pembelian sepeda motor kembali dimasukan pada APBD Murni 2024 mendatang.
"Merengek-rengek macam anak kecil minta dibelikan sepeda motor. Saya ada disitu kemarin mendengar permintaan mereka," kata salah seorang aktivis, Bobi.
Menurut Bobi, mestinya BPD merasa malu dengan masyarakat, sebab Kuansing bukan daerah kaya. Sejatinya anggaran yang tidak terlalu mendesak ditangguhkan terlebih dahulu.
"Saya pikir pembelian sepeda motor untuk BPD terlalu mengada ada. Seberapa luas sih desa di Kuansing ini. Ndak terlalu terlalu mendesak. Mendingan dipergunakan anggaran sebanyak itu untuk kepentingan masyarakat luas.," tutur Bobi Hariansyah.
Aktivis yang kini terjun ke dunia politik itu pun menyayangkan sikap lancang BPD terhadap lembaga terhormat DPRD kemarin. Dimana, dalam audiensi kemarin, oknum oknum BPD sudah merasa paling benar. Sok mengajari lembaga DPRD tentang pengawasan dan Tufoksi
"Yang jadi pertanyaan saya, apakah BPD sudah juga menjalankan tugas dan kewajibannya? Kalau saya pribadi melihat BPD belum bekerja sesuai tupoksinya, buktinya begitu banyak para kepala desa yang bermasalah hukum terkait penggunaan dana desa," ujar Boby.
Sesuai dengan Permendagri No.110/2016, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Boby juga menilai bahwa audiensi BPD Kuansing dengan DPRD Kuansing tersebut tidak ada gunanya.
“Jangan BPD terkesan bermain Politik. Cara yang dilakukan oleh forum BPD kemarin adalah menghidupkan bara api antara DPRD dan eksekutif. Tidak usah mencari panggung dibalik kekisruhan politik yang terjadi saat ini di Kuansing," cetusnya.
"Kita bukan tidak tau kalau BPD ini sudah merengek-rengek seperti anak kecil ketika audiensi dengan DPRD, minta dibelikan inventaris Honda baru. Padahal sudah jelas di rapat dengar pendapat kemarin bahwa dewan tidak melarang anggaran itu asal sesuai dengan anggaran yang ada dan aturannya,” ujar Boby.
Tapi kalau seperti ini tingkah laku BPD yang hanya mencari panggung tapi lupa dengan kinerja. Pengawasan di desa-desa seperti banyaknya BUMdes yang mati suri dan banyaknya para Kades yang tersandung masalah hukum dan telah dilakukan Riksus oleh Inspektorat. Ini adalah bentuk kegagalan BPD dalam menjalan tugas dan tupoksinya," tutup Boby.
Sekedar diketahui, sebelumnya BPD dijanjikan bakal diberi sepeda motor oleh Pemda Kuansing. Janji tersebut dilontarkan oleh Bupati Kuansing beberapa waktu lalu setelah menerima penobatan Bupati Suhardiman Amby sebagai Bapak BPD Kuansing.
Anggaran itu ternyata batal, setelah APBDP 2023 gagal ketuk palu. BPD terkesan meradang karena DPRD tidak serius dalam menjalankan tufoksinya sebagai wakil rakyat.- hen