RIAUIN.COM - Penjabat (Pj) Bupati Bengkalis Syahrial Abdi menyebutkan, pemakaian mobil dinas (mobnas) yang diperuntukkan kepada sejumlah pejabat dalam menunjang kinerja banyak yang tidak tepat sasaran.
Sehingga, Syahrial mengambil langkah tegas dengan menarik 115 mobnas tersebut guna didata kembali oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
"Selama ini masih banyak pejabat yang berhak menggunakan mobnas tetapi tidak mendapatkannya dan begitu juga yang tidak berhak sesuai aturan, tetapi menggunakan mobnas tersebut. Makanya kita kandangkan dulu mobnas itu untuk didata kembali," ujar Syahrial, Kamis (24/12).
Hingga Rabu (23/12), Pemkab Bengkalis sudah mengumpulkan 115 mobnas untuk didata kembali, sebelum diserahkan lagi kepada pejabat yang berhak memiliki mobnas tersebut.
"Penataan dan pendataan kendaraan juga akan diambil visual aset tersebut. Jadi, kondisi fisik kendaraan akan ditampilkan di aplikasi android, kondisi kendaraan difoto dari segala sisi termasuk mesin," tegasnya.
Selain itu, lanjut Syahrial, Pemkab Bengkalis juga menertibkan penggunaan kendaraan. Sebab, masih banyak pejabat yang berhak mendapatkan fasilitas mobnas, tetapi belum terpenuhi.
Sementara, berdasarkan data kendaraan yang tertulis seharusnya terpenuhi. Namun yang hanya terdata kendaraan rusak, baik dan lain sebagainya tapi bentuk fisiknya tidak terlihat, setelah ditata dan didata semua bisa diketahui dan tidak ada yang ditutupi lagi.
"Disamping itu kita juga akan tertibkan penggunaan kendaraan karena ternyata masih ada pejabat yang berhak menggunakan mobdin tapi belum terpenuhi," katanya.
Syahrial mengimbau, bagi pejabat daerah yang belum mengantarkan kendaraan di halaman kantor bupati ataupun di Wisma Sri Mahkota agar segera dilakukan.
Selain penertiban kendaraan dinas, Pemkab Bengkalis juga mendata aset-aset daerah lainnya yang belum terdata dengan baik dan belum difungsikan, seperti gedung daerah akan segera difungsikan agar tidak terkesan mubazir.
"Mudah-mudahan ikhtiar ini akan didukung semua pihak demi tertibnya aset Bengkalis dan tumbuhnya kepercayaan masyarakat bahwa kita melakukan tata kelola aset dengan itikad baik," pungkasnya.***