"Siapapun personil di ULP nantinya tentu keputusan ada ditangan Bupati, karena sebagai orang nmor satu di Negeri Junungan ini ia memiliki hak prerogatif," ujar Praktisi Hukum Bengkalis Windrayanto,SH, Sabtu(25/3/2017).
Terkait adanya rekomendasi dari Pansus ULP dari DPRD Bengkalis tahun 2015 terhadap empat nama ketua Kelompok Kerja (Pokja) yang merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis memberi sanksi untuk tidak difungsikan selama lima tahun dalam struktur ULP tentu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena tidak melalui proses sidang di pengadilan.
"Hanya sebuah rekomendasi saja dan itu bukan produk hukum,†jelas Windrayanto.
Oleh karena itu lanjut Windrayanto, Rekomendasi Pansus ULP tersebut intinya tidak mengikat , karena keputusan tertinggi terhadap siapa orang yang akan dipakai nantinya tetap ada di Bupati.
"Jika beliau menunjuk personil ULP tahun 2015 lalu untuk kembali bertugas tidak ada masalah secara hukum,†tutur Windrayanto
Hal yang sama disampaikan Wan Sabri Pemerhati Pembangunan Bengkalis, bahwa dalam menetapkan orang-orang yang akan dipilih dalam personil ULP dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Pokja tetap muaranya nanti ke Bupati, tentu siapa orangnya pasti memilki kemampuan dan pengalaman di ULP.
"Tentu orang-orang yang akan dipilih nanti telah memiliki pengalaman dan sertifikat yang di keluarkan oleh Lembaga Kebijakan Barang Jasa Pemerintah (LKPP)," ujar Wan Sabri. (hrc)