Meskipun nilai tunggakan itu merupakan hasil audit BPK RI, namun perusahaan bubur kertas terbesar di Asia Tenggara yang beroperasi di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau ini, tetap tidak mengakui kinerja lembaga negara tersebut.
"Belum ada pembayaran sisa tunggakan pajak itu, kita masih membicarakan lagi nilai sebenarnya, PT IKPP keberatan dengan jumlah Rp28 miliar, sebab hasil audit kita tak sebesar itu. Masalah ini yang mau dibicarakan lagi dengan Pemkab Siak," kata Humas PT IKPP Armadi, Kamis (16/3/2017).
Sementara itu, Sekdakab Siak H Tengku Said Hamzah menyebutkan, Pemkab Siak terus berupaya menagih sisa utang pajak PT IKPP sebesar Rp28 miliar tersebut. Meskipun ada perbedaan pendapat terkait jumlah tunggakan, namun hal itu akan segera diselesaikan dengan musyawarah.
"Rencananya, dalam waktu dekat ini tim dari Pemkab Siak dan PT IKPP duduk bersama membahas persoalan tunggakan pajak ini. Intinya, kita tetap berupaya menagih utang pajak senilai Rp28 miliar itu," kata Hamzah.
Apabila pada pertemuan nanti pihak PT IKPP tetap tidak mau mengakui jumlah utang yang merupakan hasil audit BPK RI tersebut, Hamzah belum bisa menjelaskan, langkah apa yang akan ditempuh Pemkab Siak.
"Mudah-mudahan pada pertemuan nanti sudah ada titik terangnya, sehingga persoalan ini cepat selesai. Kita juga siap kalau nantinya pihak PT IKPP mau menyicil untuk melunasi utang itu," sebutnya.
Bupati Siak H Syamsuar berkali-kali menegaskan, utang pajak PT IKPP sebesar Rp28 miliar itu merupakan hasil audit BPK RI yang harus dihormati. Pemkab Siak akan terus menagih utang tersebut, karena dana sebesar itu akan digunakan untuk pembangunan.
"Kita tagih terus, itu dananya sangat besar, kita bisa bangun sekolah, infrastruktur jalan dan lainnya. Kalau memang mereka (PT IKPP) tak mau bayar, kita siap menempuh jalur hukum," tegas Syamsuar. (grc)